Rabu, 26 Mei 2010
Demokrasi dan Kemanusiaan Untuk Rakyat Thailand
Sejak bulan Maret lalu, Front Persatuan untuk Demokrasi melawan Kediktatoran (UDD) atau lebih dikenal dengan Kaus Merah, telah kembali melakukan demonstrasi besar-besaran melawan Pemerintahan Abhisit. Pemerintahan yang berkuasa bukan dari pemilihan demokratis namun bentukan militer dan direstui oleh Monarki. Tuntutan utama mereka adalah agar PM Abhisit mundur dan mengadakan pemilihan umum yang demokratis. Setelah beberapa kali mendapatkan ancaman pembubaran dengan paksa. Sejak hari Jumat kemarin, Abhisit menggunakan pasukan bersenjata lengkap untuk membubarkan Kaus Merah dengan kekerasan. Zona Peluru Tajam dibuat oleh militer untuk melegalkan kekerasan yang mereka lakukan. Pertarungan tidak imbang berlangsung di jalan-jalan kota Bangkok, pusat demonstrasi Kaus Merah.
Represi militer di Thailand telah mengorbankan nyawa puluhan orang dan mencederai ratusan lainnya, akibat ditembak peluru tajam atau bentuk kekerasan lain. Kekerasan sistematis oleh negara terhadap rakyat sipil, dalam bentuk apapun, tidak dapat dibenarkan. Apalagi alasan bagi kekejaman tersebut hanya untuk mempertahankan sebuah rejim yang tidak demokratis hasil kudeta militer. Oleh karena itu komunitas internasional tak bisa tinggal diam seperti sekarang.
Kami mengecam keras pemerintah Republik Indonesia yang tidak mengambil sikap tegas, ataupun mengambil inisiatif internasional untuk menyikapi situasi Thailand. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih sempat menerima kunjungan Menlu Kasit Piromya, salah satu tangan kanan Abhisit Vejjajiva, pada 29 April 2010 lalu. Penerimaan tanpa kritik tersebut menunjukkan posisi pemerintah Indonesia yang melakukan pembiaran (atau diam-diam mendukung) pembunuhan terhadap rakyat Thailand. Kami mengecam keras diamnya lembaga-lembaga regional dan internasional (PBB dan ASEAN) terhadap persoalan ini.
Persoalan di Thailand bukan semata konflik antar dua orang elit (Thaksin Sinawatra dan Abhisit Vejjajiva) sehingga sebagian kalangan meletakkannya sebagai persoalan dalam negeri Thailand. Di sini jutaan rakyat Thailand telah menyatakan sikapnya secara terbuka, yaitu kehendak yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak demokratiknya. Kehendak ini telah diperjuangkan secara heroik dengan mempertaruhkan jiwa dan raga. Dengan pengalaman yang diperoleh dari aksi politik akhir-akhir ini, massa kaos merah telah menunjukan bahwa mereka menjadi pendukung demokrasi dan keadilan sosial; sebagai gagasan dan praktik universal hasil peradaban manusia. Represi militer besar-besaran tidak akan menyelesaikan persoalan, dan justru menciptakan konflik sosial yang berkepanjangan.
Memperhatikan situasi-situasi tersebut di atas, kami nyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:
1. Kepada komunitas internasional agar segera mengambil langkah-langkah tegas untuk menghentikan kekerasan militer terhadap rakyat Thailand.
2. Stop pemasokan senjata kepada tentara Thailand.
3. Menekan penguasa Thailand untuk menghentikan kekerasan dan memulihkan demokrasi, dengan langkah kongkrit percepatan pemilihan umum.
4. Menuntut pertanggungjawaban Raja Thailand atas kekerasan yang dilakukan oleh Rejim Abhisit Vejjajiva. Rejim yang berkuasa atas restu dari Raja Thailand.
5. Mengutuk bangkitnya militerisme dan aksi-aksi represif militer yang berkembang di kawasan Asia Tenggara.
6. Mengecam pembiaran yang dilakukan oleh ASEAN, PBB dan Pemerintahan SBY-Budiono
7. Menuntut tanggung jawab Komisi HAM ASEAN agar bersikap atas pelanggaran HAM berat yang terjadi di Thailand.
Demikian pernyataan ini kami buat sebagai seruan kepada gerakan rakyat di Indonesia untuk membangun solidaritas kepada rakyat Thailand. Rakyat Thailand yang berjuang membebaskan diri dari penindasan militer dan Rejim Abhisit.
Jakarta, 25 Mei 2010
Solidaritas Aksi Demokrasi dan Kemanusiaan untuk Rakyat Thailand
Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP)
Partai Rakyat Demokratik (PRD)
Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Konfederasi KASBI)
Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI)
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)
Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI)
Konfederasi Sindikalis Nusantara (KSN)
Komite Mahasiswa Universitas Indonesia (KM-UI)
